Diam-diam Bursa Karbon Juga Bawa Peluang Ini

Jakarta, CNBC Indonesia – Bursa karbon di Indonesia akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Selasa, (26/9/2023). Hadirnya wadah perdagangan karbon ini dibutuhkan sebagai bagian dari realisasi net zero emission (NZE) di Indonesia.

Selain mencapai target NZE, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengatakan, bursa karbon dapat membantu pemerintah untuk sinkronisasi sektor kehutanan dan tata guna lahan.

Pasalnya, OJK mencatat bahwa 60% penyumbang emisi karbon Indonesia berasal dari penggundulan hutan dan degradasi lahan. 

“Dalam hal ini, Indonesia berada dalam jalur yang tepat, tidak hanya mencapai target net zero, namun sinkronisasi di sektor kehutanan dan tata guna lahan di 2030, ” tutur Mahendra dalam paparannya di Webinar The 1st OJK International Research Forum 2023, Senin (25/9/2023).

Selain bursa karbon, OJK juga terus mendorong taksonomi hijau Indonesia (THI). Mahendra mengingatkan, pembiayaan ke depannya harus difokuskan pada entitas yang mengimplementasikan kebijakan yang memenuhi tujuan Sustainable Development Goals (SDGs).

Untuk mencapai tujuan keberlanjutan tersebut, OJK juga telah meluncurkan beberapa insentif di bidang penerbitan obligasi hijau dan pembiayaan untuk ekosistem kendaraan listrik dan terus melakukan kolaborasi internasional antara pemangku kepentingan.

“OJK secara aktif berkontribusi dalam berbagai badan pengaturan standar termasuk Dewan Stabilitas Keuangan, komite dasar untuk pengawasan perbankan, serta jaringan bank sentral dan pengawas untuk penghijauan sistem keuangan,” katanya.

Mahendra sempat mengungkapkan saat ini pihaknya masih merumuskan penyesuaian, karena berbagai perkembangan yang begitu cepat terjadi dalam hal pembiayaan berkelanjutan, baik di tingkat global dan regional.

“Kemarin kita juga lihat [Taksonomi] Asean lakukan updating dari sustain financial taxonomy untuk versi dua. Sehingga kami pun merasa untuk penyesuaian dan updating diperlukan,” ujar Mahendra di Menara Radius Prawiro, Jumat (18/8/2023).

Baca Juga  Social Commerce di Indonesia Harus Dilarang atau Diubah Regulasinya?

Adapun taksonomi Asean merupakan panduan yang dirancang untuk memungkinkan transisi yang adil menuju adopsi keuangan berkelanjutan oleh negara anggota ASEAN.

Sementara itu, Asean Taxonomy for Sustainable Finance versi 2 yang disebut Mahendra itu merupakan penyempurnaan versi 1 terdahulu.

[Gambas:Video CNBC]


Artikel Selanjutnya


Pasar Ribuan Triliun, RI Pede Bursa Karbon Jalan September

(mkh/mkh)


Quoted From Many Source

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *